Kalurahan Patuk

BAB  II

PROFIL DESA

 

• KONDISI UMUM DESA
  • SEJARAH DESA

“Suro diro jojoyoningrat, lebur dening pangastuti” (Ronggowarsito, 1802-1873). Menurut cerita dari sesepuh Desa Patuk, bahwa Desa Patuk sudah berdiri sejak zaman Panembahan Senopati (1831). Tetapi banyak cerita yang berbeda-beda yang mempunyai landasan dan dasar dalam menceritakannya.

Cerita pertama yaitu pada saat zaman Panembahan Senopati mempunyai istri selir yang bernama Roro Ayu Pembayung putri Ki Ageng Giring Kapin Telu, dari perkawinan tersebut dianugerahi putra laki-laki yang bernama Joko Umbaran. Karena dari istri selir, Joko  Umbaran tidak tinggal di istana. Panembahan Senopati mengutus kepada Ki Juru Mretani agar Joko Umbaran keluar dari istana. Selanjutnya Ki Juru Mretani berjalan terus semakin jauh menjauhi dari istana ke arah timur. Berjalan melewati hutan luas, sungai besar sampai dengan naik ke gunung yang berbukit yang dilaluinya. Sesampainya di telaga yang berada diatas gunung tersebut, Ki Juru Mretani beristirahat karena kecapekan dan selama beristirahat Ki  Juru Mretani menancapkan Pathok yang terbuat dari kayu dan berkata bahwa tempat ini besok akan menjadi tempat tinggal warga.

Cerita kedua yaitu bahwa Pathok merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Gunungkidul pada saat kepemimpinan KRT. Dirdjodiningrat yaitu Bupati Gunungkidul yang ke 12 (dua belas) yang ditandai dengan “Pathok”.

Berikut ini adalah orang-orang yang pernah menduduki jabatan pemimpin Desa Patuk yaitu.

• Harjo Palguno ( - 1930 M ), menjadi Lurah pertama, berakhir pada 1930 M.
• Harjo Pawiro ( 1808 M – 1950 M ), menjadi Lurah kedua pada tahun 1930 M – 1949
• Harjo Diguno ( 1909 M – 1994 M), menjadi Lurah ketiga pada tahun 1949 M – 1993 M.
• Sudardjo ( 1947 M – 2003 M ), menjadi Lurah keempat pada tahun 1993 M – 2003 M.
• Suwardiyana ( 1969 M – sekarang ), menjadi Lurah kelima pada tahun 2003 M – 2013 M.
• Sumarno ( 1974 M – sekarang ), menjadi Lurah keenam pada tahun 2013 M – 2019 M.
• Catur Bowo ( 1962 M – sekarang ), menjadi Lurah ketujuh pada tahun 2020 M – sekarang
  • DEMOGRAFI

Pertumbuhan rata-rata penduduk Desa Patuk setiap tahun tidak lebih dari 1 % populasi penduduk yang ada. (sumber data ; monografi desa Patuk semester II)

2. Jumlah Penduduk                         :           931    Jiwa

• Berdasarkan jenis kelamin

1. Laki-laki                         :           461   Jiwa
2. Perempuan                         :           470   Jiwa

• Berdasarkan golongan usia

1. Usia 0 – 15                         :              670   Jiwa
2. Usia 16 – 65                         :           984   Jiwa
3. Usia 66 – keatas                         :              277   Jiwa

• Pekerjaan/Mata Pencaharian :

1. Karyawan :

• Pegawai Negeri Sipil             :               59    Orang
• TNI/Polri             :                 4    Orang
• Swasta             :             349    Orang

1. Wiraswasta/pedagang             :             317    Orang
2. Petani             :             276    Orang
3. Tukang             :               18    Orang
4. Buruh tani             :               24    Orang
5. Pensiunan             :               47    Orang
6. Nelayan             :                 0    Orang
7. Peternak             :                 3    Orang
8. Jasa             :               61    Orang
9. Pengrajin             :                 0    Orang
10. Pekerja seni             :                 0    Orang
11. Lainnya             :             259    Orang
12. Tidak bekerja             :          040    Orang

• Tingkat Pendidikan Masyarakat :                      

1. Lulusan pendidikan umum :                      

• Taman Kanak-kanak :           135      Orang
• Sekolah Dasar/sederajat :           503      Orang
• SMP :           614      Orang
• SMA/SMU :           738      Orang
• Akademi/D1-D3 :             73      Orang
• Sarjana :           117      Orang
• Pascasarjana                         :               7      Orang

1. Lulusan pendidikan khusus

• Pondok Pesantren :             12      Orang
• Pendidikan Keagamaan :               5      Orang
• Sekolah Luar Biasa :                2      Orang
• Kursus Keterampilan :             17      Orang

1. Tidak lulus dan tidak sekolah                                      

• Tidak lulus :                0      Orang
• Tidak bersekolah :          636      Orang

1. Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS) 1.175 Jiwa , 226 KK
   • KEADAAN SOSIAL

Keadaan social Desa Patuk dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan social budaya masyarakat yaitu ; Penduduk warga Desa Patuk  hampir 99 %  beragama Islam, kehidupan beragama menjadi dasar dalam bersosial masyarakat sehingga nilai-nilai norma agama dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dengan prinsip toleransi. Selain itu nilai-nilai kebiasaan masyarakat yang merupakan warisan dari para leluhur yang baik masih tetap dijalankan dengan mengakulturasi kebiasaan yang ada di masyarakat sekarang ini.

Gotong royong masih tumbuh dan berkembang di dalam interaksi social masyarakat Desa Patuk, tolong menolong antar individu masyarakat maupun kegiatan kebiasaan kebudayaan masyarakat yang masih dipertahankan sebagai warisan dari para leluhur terdahulu.

• KEADAAN EKONOMI

Jaringan transportasi yang ada untuk menghubungkan antar wilayah berupa alat dan sarana. Alat transportasi yang digunakan hampir seluruh masyarakat Desa Patuk untuk menuju ke tempat pendidikan, kesehatan, perkantoran dan lainnya adalah sepeda motor pribadi. Meskipun ada kendaraan umum yang melintasi wilayah Desa Patuk dijalur jalan utama penghubung Kota Wonosari, Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Untuk kegiatan perekonomian baik ke pasar maupun pengiriman barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Desa Patuk, kebanyakan menggunakan angkutan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Sarana pendukung transportasi sudah cukup baik, dengan akses jalan yang sudah bagus untuk menghubungkan antar wilayah di Desa Patuk maupun antar wilayah diluar Desa Patuk. Namun demikian masih ada beberapa ruas jalan yang masih perlu perbaikan.

• SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Sarana Prasarana                                        

1. Kantor Kepala Desa             :           1          buah
2. Prasarana Kesehatan

• Puskesmas :           1          Buah
• Poskesdes             :           0          Buah
• UKBM (Posyandu, polindes :           4          Buah

1. Sarana Prasarana Pendidikan

• Perpustakaan Desa       :           1          Buah
• Gedung Sekolah PAUD        :           2          Buah
• Gedung Sekolah TK :           4          Buah
• Gedung Sekolah SD :           2          Buah
• Gedung Sekolah SMP             :           2          Buah
• Gedung Sekolah SMA             :           0          Buah
• Gedung Perguruan Tinggi : 0          Buah

1. Prasarana Ibadah

• Masjid :           12        Buah
• Mushola             :           5          Buah
• Gereja :           0          Buah
• Pura :           0          Buah
• Vihara :           0          Buah
• Klenteng             :           0          Buah

1. Prasarana Umum

• Sarana Olah raga             :           4          Buah
• Kesenian/budaya             :           3          Buah
• Balai Pertemuan             :           3          Buah
• Sumur Desa :           2          Buah
• Pasar desa :           0          Buah

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
3. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
4. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
   • KONDISI PEMERINTAH DESA
     • PEMBAGIAN WILAYAH DESA

            Desa Patuk adalah merupakan salah satu desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Patuk terletak di Kecamatan Patuk, tepatnya di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul berjarak 21 km. Luas wilayah : 267,1470 Ha.

Letak geografis Desa Patuk adalah sebagi berikut ; Batas Wilayah :

• Sebelah Utara Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
• Sebelah Selatan Desa Salam Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;
• Sebelah Barat Desa Srimartani dan Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
• Sebelah Timur Desa Salam dan Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul.

            Desa Patuk terletak pada ketinggian 355 mdpl (meter dari permukaan laut) yang mempunyai tingkat kemiringan tanah 35 derajat. Curah hujan rata-rata 122 mm/tahun, jumlah bulan basah 6 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober-Nopember dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Pebruari. Suhu udara untuk suhu rata-rata harian 30ºC. Kondisi desa Patuk berbukit-bukit adalah warna tanah (sebagian besar) kuning kemerahan, dengan tekstur tanah Lempungan.

            Orbitasio (Jarak dari Pusat Penerintahan Desa) :

• Jarak dari Pusat Pemerintaha Kecamatan               :  0,2 km.
• Jarak dari Pemerintahan Kabupaten /Kota Madya :   21 km.
• Jarak dari Pemerintahan Propinsi :   18 km.
• Jarak dari Ibu Kota Negara : 536 km

            Secara administrative, Desa Patuk terdiri dari 4 (empat) wilayah padukuhan yaitu;

• Padukuhan Patuk terdiri dari 1 Rukun Warga ( RW 001) dan 7 Rukun Tangga (RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005, RT 006, RT 007).
• Padukuhan Ngandong terdiri dari 1 Rukun Warga ( RW 002) dan 5 Rukun Tangga (RT 008, RT 009, RT 010, RT 011, RT 012).
• Padukuhan Gluntug terdiri dari 1 Rukun Warga ( RW 003) dan 6 Rukun Tangga (RT 013, RT 014, RT 015, RT 016, RT 017, RT 018).
• Padukuhan Sumbertetes terdiri dari 1 Rukun Warga ( RW 004) dan 6 Rukun Tangga (RT 019, RT 020, RT 021, RT 022, RT 023, RT 024).
• STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

            Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

            Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

            Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

 

Bagan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Sekretaris Desa

AJAD SULAIMAN, S.IP

Kepala Desa

CATUR BOWO

KEPALA SEKSI PELAYANAN

KAYADI

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

ARSIL NOVA TRINUGROHO, S.IP

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

SUMADI

KEPALA URUSAN KEUANGAN

ETRI MARYANI

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

DALIJAN

KEPALA URUSAN TATA USAHA UMUM

OKTAVIA EKA PURNAMI

STAF KEPALA SEKSI PELAYANAN

DANIK, SM

STAF KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

ENDANG PRIH PARWITI

STAF KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

ROHMAT IKHSANUDIN, SKOM

STAF KEPALA URUSAN KEUANGAN

ENIS ROFITA, AMD

DUKUH SUMBERTETES

PUJIYONO

DUKUH GLUNTUNG

KASIRAN

DUKUH NGANDONG

WAJIMIN

DUKUH PATUK

AGUS SUSANTO

STAF KEPALA URUSAN TATA USAHA UMUM

PAIDI

Desa Patuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• POTENSI DAN MASALAH
  • POTENSI
    • Sumber Daya Alam

Kondisi topografi, Desa Patuk memiliki relief daerah dataran dan pengunungan. Desa Patuk merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, ketela pohon dan tanaman buah-buahan seperti rambutan, durian dan tanaman buah-buahan daerah tropis..

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Air merupakan kebutuhan dasar pokok dalam keberlangsungan kehidupan, pada saat sekarang ini sumber daya air di Desa Patuk pada musim kemarau panjang akan mengalami kekeringan yang akan berdampak kepada kegiatan pertanian masyarakat.

Keadaan potensi sumber daya alam adalah sebagai berikut :

1)   Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Desa Patuk sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan (± 90 %) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan.

Rincian penggunaan lahan/tanah adalah sebagai berikut :

1. a) Sawah (tadah hujan) :   14,470 Ha
2. b) Tegal/kebun : 184,661 Ha
3. c) Pekarangan :   14,817 Ha
4. d) Lain-lainnya :   53,199 Ha

2)   Hutan

Hutan yang ada di desa Patuk adalah hutan rakyat yang merupakan tanah tegalan milik masyarakat dengan luas : 32,5827  Ha, dengan tanaman jati, sengon, mahoni, sono keling dll.

3)   Flora dan Fauna

Beberapa jenis kegiatan perekonomian masyarakat didalam bidang pertanian yaitu ;

1. a) Tanaman musiman antara lain, meliputi padi dan palawija (ketela, jagung, kacang tanah, kedelai dan macam-macam polo kependem lainnya).
2. b) Tanaman tahunan antara lain, meliputi tanaman buah-buahan (coklat/kakao, durian, kelapa, rambutan, jambu, sirsak, mlinjo, nangka dan lainnya) dan tanaman kayu-kayuan (jati, sengon, sono keling, mahoni dan lainnya)
3. c) Tanaman dibawah tegakaan, meliputi tanaman obat keluarga ( jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kencur, serai dan lainnya).

Fauna saat ini yang masih nampak antara lain, burung derkuku, kuthilang, kuntul, ayam alas, sriti, luwak, ular, kelelawar dan lainnya. Fauna air yang masih nampak antara lain lele, udang, wader, gurameh, nila dan lainnya.

Selain itu Desa Patuk merupakan salah satu wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi alam berupa dataran tinggi, sehingga dari ketinggian kita bisa menikmati alam Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhampar luas. 

• Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan asset pembangunan desa, dilihat dari perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, Jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki meskipun dilihat dari jumlah tidak terpaut jauh jumlahnya. Apabila dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan golongan usia, maka jumlah penduduk produktif lebih dari 60 % dari jumlah penduduk yang ada di Desa Patuk. Jumlah penduduk produktif merupakan salah satu modal utama dalam pengembangan pembangunan Desa Patuk.

Tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan pendidikan dasar sangat tinggi apabila dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendididan, banyak lulusan perguruan tinggi yang ada di wilayah Desa Patuk.

• Potensi Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan dan Organisasi di Desa Patuk pada saat ini telah terbentuk sesuai dengan aturan dan kebutuhan dari Desa Patuk itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari lembaga desa yang telah terbentuk telah dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Partisipasi aktif dari lembaga desa dalam pemerintahan sangat diperlukan sehingga pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Potensi lembaga yang ada di Desa Patuk adalah Badan Permusyawaratan Desa, LKMD, TP PKK, Karang Taruna, RW, RT, LPMP. Merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

• Potensi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana desa sangat dibutuhkan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, agama, social, budaya, perekonomian dan pemerintahan. Sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat Desa Patuk  telah terpenuhi meskipun dengan kondisi yang belum bisa dikatan memadahi. Ketersedian sarana dan prasarana merupakan salah satu indicator dari keberhasilan pembangunan desa

• Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Desa Patuk memiliki potensi sumber daya social budaya berupa masih tumbuh dan berkembang dengan baik, diiringi dengan pembinaan rutin dari pemerintah maupun swasta. Potensi seni yang ada adalah sebagai berikut : karawitan, sholawatan, tek-tek, drama, reog  dan jathilan

• MASALAH
  • Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pemerintahan di Desa Patuk ;

• Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;

1. Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan belum memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
5. Belum optimalnya kerjasama desa dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam.
6. Belum tersusunnya Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, respondisf dan akuntable belum dapat diwujudkan.

• Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumen-dokumen lainnya.
3. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi kearsipan.
4. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.
5. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip desa dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip desa.
6. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari kepemilikan akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

• Sub Bidang Pertanahan

1. Masih adanya konflik-konflik sengketa tanah.
2. Masih banyak peralihan hak milik tanah yang tidak melaporkan ke pihak desa.
3. Belum tertata dengan baik pemanfaatan tanah desa.
   • Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pembangunan di Desa Patuk ;

• Sub Bidang Pendidikan

1. Masih terbatasnya sarana prasarana PAUD, TK yang representative.
2. Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
3. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan tebatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan.

• Sub Bidang Kesehatan
  1. Masih terbatasnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi dan terbatasnya bidan desa.
  2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.
  3. Masih ditemukannya gizi buruk dan diidentifikasi stunting pada anak usia dibawah lima tahun.
  4. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal.
• Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang ada, dan masih banyaknya kerusakan.
2. Pembangunan Saluran Drainase
3. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi luapan air.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase.
5. Penataan Lingkungan
6. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
7. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau dusun yang memadai.
8. Penataan Ruang
9. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang desa.
10. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Pembangunan
    1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa.
    2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

• Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System Perencanaan.

• Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Masih adaya kualitas rumah yang kurang layak huni, karena sebagian besar merupakan wilayah yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian.
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
3. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
4. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
5. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Desa Patuk.
6. Masih ada rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air bersih.
7. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
8. Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah.
9. Sampah
10. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
11. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
12. Sumber Daya Air
13. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.
14. Limbah
15. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di pemukiman.
16. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat).

• Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintah desa untuk penyebaran informasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika karena minimnya keterampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.
5. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.
6. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas yang ada.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

• Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kuantitas sampah, terutama sampah plastik.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.
3. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
4. Meningkatnya intensitas pemanasan global (global warming).
5. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
6. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

• Sub Bidang Pariwisata

1. Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desa dengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata di desa.
2. Belum adanya master plan pengembangan pariwisata berbasis pertanian (agrowisata) desa.
   • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa di Desa Patuk ;

• Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Mayarakat

1. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.
2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.
3. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan nasionalisme.
4. Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.
6. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam melaksanakan penanganan awal kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
7. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana..

• Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

1. Masih rendahnya kesadaran pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
2. Belum optimalnya upaya-upaya pelestarian peninggalan sejarah sebagai asset budaya.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya untuk mengangkat citra budaya daerah.

• Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat.
2. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan. Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih rendah, serta akses pemuda dalam tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.
3. Belum optimalnya menumbuh kembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda . Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda masih rendah dan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum berkembang sesuai harapan.
4. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit-bibit altet berprestasi masih kurang/rendah, dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan pemasyarakatan olahraga belum berjalan secara berkelanjutan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana olahraga yang ada.

• Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
2. Kurangnya peran lembaga kemasyarakata desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
   • Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat desa di Desa Patuk ;

• Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik Focal Point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana.
5. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan Program KB.
6. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan KB.
7. Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I.

• Pemberdayaan Masyarakat

1. Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
4. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

• Sosial

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
4. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (Corporate Social Responcibility/CSR).

• Ketenagakerjaan

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai dengan tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
3. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

• Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
4. Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi dan manajemen seadanya.

• Penanaman Modal

1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investor.
2. Belum optimalnya sarana prasarana investasi, diantaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi dan perbankan dll.

• Ketahanan pangan

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya database potensi produksi pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum bearagam dan bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk pangan.
   • Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Permasalahan-permasalahan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa di Desa Patuk

• Penanggulangan Bencana

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat desa akan kesiapsiagan bencana.
2. Kurang maksimal dalam menggerakan potensi kebencanaan yang ada di Desa Patuk.
3. Belum adanya management pengurangan resiko bencana yang baik.